JAKARTA,quickq官网最新 DISWAY.ID- Muhammadiyah mengaku belum ada tawaran dari pemerintah terkait dengan kemungkinan organisasi tersebut diberi izin usaha pertambangan (IUP) batu bara.
"Sampai sekarang pihak pemerintah belum datang silahturahmi ke PP Muhammadiyah," kata Wakil Ketua Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna pada Minggu, 9 Juni 2024.
Mukhaer juga mengatakan hingga saat ini internal Muhammadiyah masih melakukan kajian terhadap kebijakan izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan yang tertuang dalam PP 25 Tahun 2024.
BACA JUGA:Hasil Autopsi Vina Cirebon Dibongkar Reza Indragiri: Bukti Adanya Pembunuhan dan Rudapaksa Tidak Definitif Terjawab
BACA JUGA:Ketua RT di Kemayoran Diciduk Karena Diduga Lecehkan 2 Bocah, Terancam 12 Tahun Penjara
"Sampai sekarang kami belum memutuskan ya atau tidak. Perdebatan di Muhammadiyah itu sangat hangat, hangat sekali," ujar dia.
Mukhaer mengatakan terdapat sejumlah pertimbangan yang dilakukan Muhammadiyah untuk mengikuti jejak PBNU yang telah mendapatkan ijin pengelolaan pertambangan.
"Yang jelas di sisi yang kontra di PP Muhammadiyah seperti yang muncul di publik ini kan sebuah bisnis yang menurut Muhammadiyah masih baru secara institusi. Walaupun kita memiliki bisnis atau kegiatan amal usaha, tapi ini masih asing bagi kita," ucapnya.
BACA JUGA:Berprestasi di Hollywood, Iko Uwais Didapuk Jadi Brand Ambassador SOREXMAN
BACA JUGA:Anies Baswedan Jawab Ajakan Duet Kaesang di Pilkada Jakarta 2024
Di sisi lain, sebagian juga lebih berhati-hati dan mengambil sikap kontra. Ia menyinggung jika, dunia pertambangan kerap diisi oleh mafia, dikuasai oligarki, baik dari hulu hingga hilir.
Selain itu mereka juga masih skeptis masalah pasar dan pembelinya
"Inikan (bisnis tambang) sebuah bisnis menurut Muhammadiyah masih sangat baru secara institusi. Penuh dengan mafia, oligarki dari hulu sampai hilir, bahkan ditingkat pasar juga yg menentukan oligarki, dari sisi lingkungan hidup, keberlanjutan pembangunan, eksploitasi di beberapa daerah sumber tambang," kata Mukhaer Pakkanna.
