Bangun Ini, KKP Berupaya Tingkatkan Produksi Udang Nasional Secara Signifikan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya meningkatkan produksi udang nasional melalui pembangunan tambak budidaya udang terintegrasi (Integrated Shrimp Farming/ISF) di Desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dan kini KKP masih menyiapkan berbagai tahapan untuk pembangunan tersebut dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur NTT, Bupati, dan Wakil Bupati Sumba Timur yang meninjau rencana lokasi beberapa waktu lalu.
Baca Juga: KKP Dorong Kolaborasi Jaga Laut untuk Keberlanjutan Ekonomi Biru
“Program ini bertujuan meningkatkan produksi udang nasional secara signifikan. Dengan ketersediaan lahan luas yang berstatus sebagai lahan negara, wilayah ini sangat cocok untuk program pembangunan tambak udang modern dengan konsep terintegrasi,” ungkap Menteri Trenggono, dikutip dari siaran pers KKP, Jumat (13/6).
Pengembangan ISF di Sumba Timur, lanjut Menteri Trenggono, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia. Selama ini, udang merupakan salah satu komoditas unggulan ekspor perikanan Indonesia di pasar global.
Oleh karena itu, program pembangunan tambak terintegrasi di Sumba Timur menjadi bagian penting dari strategi peningkatan produksi udang nasional dan mewujudkan Indonesia sebagai produsen udang nomor satu di dunia.
“Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat, kami terus mempersiapkan seluruh tahapan pembangunan. Kami harap dalam waktu dekat ground breaking ISF Sumba Timur dapat segera dilaksanakan,” tambahnya.
Potensi Ekonomi
Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu, kondisi perairan Sumba Timur sangat cocok untuk budidaya udang vaname. Lahan yang akan dibangun merupakan lahan tidak produktif dan terbuka. Lokasi rencana intake juga berada di perairan terbuka tanpa vegetasi mangrove.
“Program ISF ini menerapkan Good Aquaculture Practices dari hulu hingga hilir dalam satu sistem pengelolaan, dengan prinsip eco-efficiency sepanjang rantai nilai (value chain), pelestarian sumber daya alam, pengendalian dampak lingkungan, serta melibatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, ini diharapkan memberikan multiplier effect bagi masyarakat lokal dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional” jelas Dirjen Tebe.
Halaman BerikutnyaHalaman:
- 1
- 2
(责任编辑:百科)
- ·Sanksi Dicabut Trump, Suriah Akhirnya Bisa Rasakan Kembali Trading Kripto di Binance
- ·Cabut Laporan, Keluarga Wanita yang Tewas di Lift Bandara Kualanamu Sepakat Damai
- ·Gerindra Sebut Cak Imin Dapat 'Golden Tiket' untuk Jadi Cawapres Prabowo Subianto
- ·H+4 Lebaran, 36.000 Orang Masih Berangkat Mudik Pakai KRL dari Jakarta
- ·Imbas Kerumunan Waterboom Lippo Cikarang: Kapolsek Cikarang Selatan Dicopot
- ·Cabut Laporan, Keluarga Wanita yang Tewas di Lift Bandara Kualanamu Sepakat Damai
- ·H+4 Lebaran, 36.000 Orang Masih Berangkat Mudik Pakai KRL dari Jakarta
- ·Bahas Pengembangan Nuklir, Lampu Hijau Akhirnya Muncul dalam Negosiasi Iran
- ·Presiden Jokowi Bertemu PM Singapura, Ini yang Dibahas
- ·Pertama Kali dalam 9 Tahun, Angka Kelahiran di Korsel Meningkat
- ·Polisi Belum Akan Periksa UAS Soal Viral Video Salib
- ·Wiranto Sebut Prabowo Telah Penuhi Kriteria Capres
- ·FOTO: Taman Nasional Nairobi Hadapi Ancaman Lonjakan Populasi Manusia
- ·Kenapa Harus Ada Peringatan Hari Kebangkita Nasional? Ini Latar Belakang dan Tujuannya
- ·3 Catatan Bawaslu dalam Pengawasan Coklit
- ·Kapolda Metro Jaya Pastikan Tak Ada Perlakuan Istimewa ke Mario Dandy
- ·Mayapada Eye Centre Hadirkan Layanan SMILE Pro Hyperopic di Indonesia
- ·Tips Hadapi Cuaca Panas Ekstrem di Makkah Bagi Jemaah Haji Indonesia
- ·Saat Wapres Puji Permainan Timnas U23 Meski Ditaklukkan Uzbekistan: Cukup Bagus, Kemarin Tuh Apes
- ·Grebek Lokasi Judi, Polisi Jelaskan Tempatnya