Trump Sebut Deadline Tarif Bisa Diperpanjang, Ini Syaratnya!
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk memperpanjang tenggat waktu pemberlakuan tarif dagang terhadap sejumlah negara mitra, namun menekankan bahwa ia tidak melihat perpanjangan tersebut sebagai suatu keharusan.
Trump menyebut bahwa negosiasi dagang dengan beberapa negara masih berlangsung, termasuk dengan Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa.
Baca Juga: Trump Patok Harga Rp82 Miliar Buat jadi Warga Negara AS, Mau?
“Kami berada dalam posisi yang kuat dalam hal perjanjian dagang. Kami sedang bernegosiasi dengan banyak negara, dan semuanya ingin membuat kesepakatan dengan kami,” kata Trump, dilansir Jumat (13/6).
Meski bersikap terbuka terhadap perpanjangan, ia menegaskan bahwa pemerintahannya siap untuk segera mengirim surat resmi kepada puluhan negara yang berisi persyaratan dagang baru. Negara-negara tersebut kemudian dapat memilih untuk menyetujui atau menolak isi surat tersebut.
“Pada titik tertentu, kami akan mengirim surat kepada mereka... isinya akan seperti ini: ‘Ini kesepakatannya. Anda bisa terima atau tolak.’ Tapi kami belum sampai pada titik itu,” jelas.
Sementara Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent memberikan sinyal lebih lanjut terkait fleksibilitas tenggat waktu. Ia menyebut bahwa negara-negara yang menunjukkan itikad baik dalam negosiasi mungkin akan diberikan tambahan waktu.
“Sangat mungkin bahwa negara-negara yang sedang bernegosiasi secara tulus akan kami berikan perpanjangan waktu, untuk memungkinkan kelanjutan negosiasi yang konstruktif,” ujar Bessent.
Pernyataan Bessent menjadi pertama kalinya pejabat pemerintahan secara terbuka mengisyaratkan kemungkinan perpanjangan dari jeda tarif yang saat ini berlaku. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan ditinjau berdasarkan sikap kooperatif masing-masing negara mitra.
Baca Juga: Kesempatan Terakhir, Menkeunya Trump Harap China Patuhi Kesepakatan Dagang
Pemerintahan Trump saat ini tengah bersiap untuk memberlakukan kenaikan tarif secara unilateral pada puluhan negara mulai Juli 2025. Rencana ini menjadi bagian dari strategi dagang agresif yang diusungnya dalam upaya mempersempit defisit perdagangan dan memperkuat posisi ekonomi domestik.
(责任编辑:百科)
- ·BBTN Bocorkan Rencana Usai Resmi Caplok Bank Victoria Syariah
- ·AG Minta Dibebaskan Atas Kasus Penganiayaan David Ozora, Kuasa Hukum David: Tak Irasional!
- ·Cerita Soetjipto Nagaria Membangun Summarecon Agung, Pelopor Kota Mandiri di Indonesia
- ·Diduga Langgar UU Pemilu, Parsindo Laporkan Ketua KPU dan Bawaslu ke DKPP
- ·Ini 5 Sikap Tegas BPIP Terhadap Fatwa MUI Soal Larangan Salam Lintas Agama
- ·FOTO: Kenduren Wonosalam, Festival Bagi
- ·FOTO: Anak Harimau Sumatra Lahir di Kebun Binatang Roma
- ·FOTO: Anak Harimau Sumatra Lahir di Kebun Binatang Roma
- ·176.984 Narapidana Terima Remisi Kemerdekaan, Negara Hemat Rp274 Miliar!
- ·Rumah AKBP Achiruddin Tim Polda Sumut Digledah, 2 Jam Pemeriksaan Ini yang Ditemukannya!
- ·Tangan Kanan Habib Rizieq Bicara Perkara Kedzaliman Rezim
- ·IHSG Sepekan Terkoreksi 0,87 Persen, Kapitalisasi Pasar Ikut Merosot Jadi Rp12.381 Triliun
- ·Aktivis PETA Dua Kali Sela Fashion Show Victoria Beckham di Paris
- ·FOTO: 5 Masjid Indah di Indonesia yang Menarik Dikunjungi Saat Ramadan
- ·Beli Pertalite Dibatasi, BPH Migas dan Pemda Kawal Penjualan BBM Bersubsidi
- ·Hukum Sikat Gigi saat Puasa di Bulan Ramadhan, Apakah Bikin Batal?
- ·Eks Pramugari Ungkap Tanda Rahasia jika Ada yang Tak Beres di Pesawat
- ·Pengadilan Bacakan Hasil Banding KPU RI Terhadap PRIMA Terkait Penundaan Pemilu 2024
- ·Kader NU Zainul Ma'arif Dipecat Usai Bertemu Presiden Israel, Ini Kata PWNU
- ·Awas, 11 Kelompok Orang Ini Tak Boleh Asal Minum Kopi