KPK Puas Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut 3 Tahun?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang yang menjatuhkan vonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan.
Baca Juga: Divonis 6 Tahun Penjara, Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut 3 Tahun
Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) selama 8 tahun penjara.
"KPK menghormati putusan Pengadilan Tipikor pada PN Semarang yang disampaikan hari ini. Kami melihat hampir seluruh dakwaan KPK dinyatakan terbukti oleh hakim, demikian juga pertimbangan dan analisis Penuntut Umum yang juga diterima Majelis Hakim," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.
Lebih lanjut, Febri menyatakan bahwa salah satu poin yang juga penting adalah dikabulkannya pencabutan hak politik terdakwa.
"Meskipun memang dari tuntutan (pencabutan hak politik) kami 5 tahun, baru dikabulkan selama 3 tahun. KPK berharap hukuman tambahan pencabutan hak politik ini dapat secara konsisten diterapkan, terutama untuk kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh politisi yang menduduki jabatan publik berdasarkan kepercayaan atau suara yang diberikan masyarakat padanya," tuturnya.
Oleh karena itu, kata dia, jika seorang politisi melalukan korupsi, maka hal tersebut sekaligus dapat berarti ia menciderai kepercayaan masyarakat yang memilihnya sebelumnya.
"Apalagi terdakwa ini menjabat sebagai pimpinan DPR," ucap Febri.
KPK pun mengharapkan kasus ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi para anggota legislatif lainnya dan juga kepala daerah atau pejabat yanh dipilih oleh rakyat agar tidak melakukan korupsi.
"Apalagi setelah selesai menyelesaikan hukuman, hak politiknya dicabut untuk waktu tertentu," ujar Febri.
Setelah putusan itu, kata dia, Penuntut Umum akan membahas terlebih dahulu sebelum nanti secara resmi sikap lembaganya akan disampaikan berdasarkan putusan pimpinan KPK.
"Dalam masa ini, KPK menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut," kata Febri.
相关文章
Tuntas, MK Tolak Permohonan PHPU Pilpres 2024 Ganjar
JAKARTA, DISWAY.ID--Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilp2025-06-05- 平面设计不论是国内还是国外都是热度居高不下的专业。每年到了申请大季,除了熬夜爆肝准备作品集外,最让艺术生们尤其是有选择困难症的同学头疼的就是该去哪个国家,去哪个学校了。英美都是好院校,但是太贵?亚洲也2025-06-05
- 近年来,景观建筑作为一直以来的留学优势专业,受到了不少艺术生的青睐。并且,国外在景观建筑领域的教学十分完善,教育设施更为先进,吸引着不少世界各地的学子。那么,景观建筑留学哪些院校可以选择呢?下面是美行2025-06-05
Kehadiran Prabowo di May Day 2025 Sangat Ditunggu, Buruh Siapkan 11 Tuntutan untuk Presiden!
JAKARTA, DISWAY.ID- Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun ini akan menjadi momentum be2025-06-05CHARLES & KEITH Icon Bali, Hadirkan Pengalaman Khas Pulau Dewata
Jakarta, CNN Indonesia-- CHARLES & KEITH, brand fesyen ternama, menandai tonggak sejarah baru dengan2025-06-05Anies Baswedan Ibarat Macan Kertas, Hebat Sebatas Kertas
Warta Ekonomi, Jakarta - Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan2025-06-05
最新评论