JAKARTA,quickq安卓版官方下载 DISWAY.ID--Pemerintah kini telah resmi mempermudah pembebasan PPN dan PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2024 (PMK 59/2024) tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai. 

PMK 59/2024 tersebut secara resmi disahkan pada tanggal 2 September 2024 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2024.

BACA JUGA:Polemik PPN 2.4 Persen untuk Bangun Rumah Sendiri, Stafsus Sri Mulyani Jelaskan Penyebabnya

BACA JUGA:Wah! Bangun Rumah Mandiri Bakal Kena Pajak PPn 2,4%, Ekonom Senior INDEF Angkat Bicara

Menurut keterangan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti, kemudahan pembebasan PPN dan PPnBM ini diberikan melalui perubahan mekanisme pemberian fasilitas yang semula manual menjadi elektronik.

"PMK ini merupakan penyesuaian pengaturan pemberian kemudahan di bidang PPN sesuai dengan prinsip trust but verify," ujar Dwi dalam keterangan tertulis resminya pada Rabu 18 September 2024.

Selain itu, Dwi juga menambahkan bahwa penerbitan PMK 59/2024 merupakan salah satu upaya DJP dalam meningkatkan tata kelola atas pemberian pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM.

BACA JUGA:Kementerian PPN/Bappenas: Persiapkan SDM Indonesia di Saat Gema Transisi Energi Tak Bisa Ujug-ujug

BACA JUGA:Kisruh Kenaikan PPn 12 Persen, Ekonom INDEF Wanti-Wanti Hal Ini

Menurutnya, Di dalam PMK 59/2024 terdapat subjek yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembebasan PPN dan PPnBM, yaitu Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya.

"Baik Perwakilan Negara Asing maupun pejabatnya harus memiliki nomor identitas perpajakan sebagai syarat untuk memperoleh pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM dengan mengikuti tata cara penerbitan NPWP," jelas Dwi.

Ketentuan lebih lengkap dapat dilihat pada Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya. Salinan tersebut dapat diakses dan diunduh pada laman landas pajak.go.id.

• ·Wisatawan Diminta Waspada, Ada Penyakit Zombie di TN Yellowstone AS
• ·WHO: Bahaya Kesepian Sama dengan Merokok 15 Batang Sehari
• ·Aktivis 98 Sebut Krisis Demokrasi Indonesia Berpotensi Memicu Konflik!
• ·2025年德国艺术类大学排名
• ·2025年影视专业世界大学排名
• ·Taliban Sambut Kembalinya Penerbangan Internasional ke Afghanistan
• ·15 Wilayah Indonesia yang Berpotensi Dilanda Cuaca Ekstrem Hari Ini, Jumat 9 Agustus 2024
• ·Luar Biasa! Begini Perjuangan Ganda Putra Tanah Air Menembus Babak Final Indonesia Open 2025
• ·Ini Tugas dan Tanggung Jawab Steward, Petugas yang Diserang Oknum Bobotoh
• ·FOTO: Kuliner Siput Laut Afrika Selatan yang Mendunia
• ·Intip Fasilitas Taman Kusuma Bangsa di IKN yang Dibangun Senilai Rp335,2 Miliar
• ·Wisatawan Diminta Waspada, Ada Penyakit Zombie di TN Yellowstone AS
• ·ZARA Copot Iklan yang Dikecam Gegara Dinilai Hina Derita Warga Gaza
• ·Gejala Wabah Misterius di China, Demam dan Bintil di Paru
• ·Tak Perlu Panik, Ini Efek Digigit Nyamuk Wolbachia
• ·Intip Fasilitas Taman Kusuma Bangsa di IKN yang Dibangun Senilai Rp335,2 Miliar