Pemerintahan Donald Trump kembali mengambil langkah kontroversial, kali ini ia berencana untuk merampingkan jajaran pemerintahan dari Amerika Serikat (AS). Tak tanggung-tanggung, ia bahkan menawarkan program insentif yang menggiurkan bagi mereka yang ingin berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dilansir dari Reuters, Kamis (30/1), Trump tengah mendorong pengunduran diri 2 juta pegawai negara melalui program bernama Deferred Resignation Program. Program tersebut akan memungkinan pekerja federal untuk tetap menerima gaji tanpa perlu bekerja hingga 30 September 2025.

Baca Juga: Ancaman Trump Ini Bikin Dolar AS Menguat, Redupkan Yen hingga Franc Swiss

Namun, tawaran tersebut datang dengan kemungkinan bahwa pekerjaan atau posisi mereka saat ini menghilang atau tak dibutuhkan lagi oleh pemerintahan dari Trump. Uniknya, pegawai yang berminat diminta untuk membalas penawaran tersebut tersebut dengan memberikan balasan berupa kata "resign" (mengundurkan diri).

Adapun tawaran ini mencakup semua pegawai sipil, kecuali mereka yang bekerja di bidang imigrasi, keamanan nasional, dan Layanan Pos AS. Penawaran tersebut memberi batas waktu hingga 6 Februari 2025.

Penawaran ini disebut-sebut sebagai upaya pemerintahan baru dalam mengecilkan, merombak, dan membentuk kembali pemerintahan sesuai dengan prioritas dari Trump. Trump terkait dengan penawaran ini juga menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih ramping dan fleksibel.

Ia menyebutkan bahwa meski beberapa lembaga kemungkinan akan meningkatkan jumlah pegawainya, sebagian besar lembaga diperkirakan akan mengalami pengurangan melalui restrukturisasi dan pemutusan hubungan kerja.

Trump juga memperingatkan bahwa penawaran ini tak akan menjamin setiap insan yang mengambil tawaran terkait akan mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan mereka kembali.

"Saat ini, kami tidak dapat memberikan kepastian penuh terkait posisi terkait. Tetapi jika posisi atau jabatan dihapus, pihak terkait akan diperlakukan secara terhormat," ungkap Trump.

Meski belum jelas berapa banyak pegawai yang akan menerima tawaran ini dan bagaimana dampaknya terhadap biaya pemerintah atau layanan publik. Beberapa pihak justru ragu tawaran ini akan berjalan di AS.

Baca Juga: Pengumuman Donald Trump Bikin Harga Emas Melejit

Misalnya Senator Demokrat Tim Kaine yang menyebut proposal ini sebagai tawaran palsu. Trump menurutnya tidak memiliki wewenang untuk menawarkan insentif tersebut dan pegawai mungkin tidak akan menerima pembayaran yang dijanjikan.

• ·Ahmad Sahroni Apresiasi Polisi Tangkap Ormas Preman Pemalak Truk
• ·Gaya BLACKPINK Bak Bangsawan saat Terima Gelar Kehormatan MBE
• ·KPU Tak Terima Dituding Tak Serius Hadapi Gugatan Partai Prima
• ·Bawa Misi Peningkatan Ekspor, Wamendag Roro Pimpin Misi Dagang ke Jepang
• ·Profil dan Rekam Jejak Mohamad Sohibul Iman, Sosok yang Maju Jadi Cawagub Anies Baswedan
• ·IM57+ Institute Sebut Pansel Loloskan Calon Pimpinan KPK Masih Bermasalah
• ·Dibanding Program Makan Bergizi Gratis, JPPI Minta Pemerintah Prioritaskan 4 Hal ini
• ·2025年风景园林国外大学排名
• ·Jokowi Pamerkan Subak di Bali Saat Buka WWF
• ·Mengintip Desain Arsitektur Istana Garuda, Bangunan Ikonik yang Sarat Makna di IKN
• ·Polisi Selidiki Pembakaran Kantor KPU Provinsi Pegunungan Papua
• ·Aktivis 98 Sebut Krisis Demokrasi Indonesia Berpotensi Memicu Konflik!
• ·Tamara Tidak Menyangka Sang Kekasih Pembunuh Anaknya: Kita Mau Tahu Apa Motifnya
• ·Jokowi Resmi Kukuhkan 76 Paskibraka yang Bertugas di Upacara HUT ke
• ·Daftar Lengkap Pemenang Miss Universe 2023
• ·Menelusuri Jalur Baru Gunung Masurai, Rute 'Manja' ke Telaga Biru