Pemerintahan Donald Trump kembali mengambil langkah kontroversial, kali ini ia berencana untuk merampingkan jajaran pemerintahan dari Amerika Serikat (AS). Tak tanggung-tanggung, ia bahkan menawarkan program insentif yang menggiurkan bagi mereka yang ingin berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dilansir dari Reuters, Kamis (30/1), Trump tengah mendorong pengunduran diri 2 juta pegawai negara melalui program bernama Deferred Resignation Program. Program tersebut akan memungkinan pekerja federal untuk tetap menerima gaji tanpa perlu bekerja hingga 30 September 2025.

Baca Juga: Ancaman Trump Ini Bikin Dolar AS Menguat, Redupkan Yen hingga Franc Swiss

Namun, tawaran tersebut datang dengan kemungkinan bahwa pekerjaan atau posisi mereka saat ini menghilang atau tak dibutuhkan lagi oleh pemerintahan dari Trump. Uniknya, pegawai yang berminat diminta untuk membalas penawaran tersebut tersebut dengan memberikan balasan berupa kata "resign" (mengundurkan diri).

Adapun tawaran ini mencakup semua pegawai sipil, kecuali mereka yang bekerja di bidang imigrasi, keamanan nasional, dan Layanan Pos AS. Penawaran tersebut memberi batas waktu hingga 6 Februari 2025.

Penawaran ini disebut-sebut sebagai upaya pemerintahan baru dalam mengecilkan, merombak, dan membentuk kembali pemerintahan sesuai dengan prioritas dari Trump. Trump terkait dengan penawaran ini juga menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih ramping dan fleksibel.

Ia menyebutkan bahwa meski beberapa lembaga kemungkinan akan meningkatkan jumlah pegawainya, sebagian besar lembaga diperkirakan akan mengalami pengurangan melalui restrukturisasi dan pemutusan hubungan kerja.

Trump juga memperingatkan bahwa penawaran ini tak akan menjamin setiap insan yang mengambil tawaran terkait akan mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan mereka kembali.

"Saat ini, kami tidak dapat memberikan kepastian penuh terkait posisi terkait. Tetapi jika posisi atau jabatan dihapus, pihak terkait akan diperlakukan secara terhormat," ungkap Trump.

Meski belum jelas berapa banyak pegawai yang akan menerima tawaran ini dan bagaimana dampaknya terhadap biaya pemerintah atau layanan publik. Beberapa pihak justru ragu tawaran ini akan berjalan di AS.

Baca Juga: Pengumuman Donald Trump Bikin Harga Emas Melejit

Misalnya Senator Demokrat Tim Kaine yang menyebut proposal ini sebagai tawaran palsu. Trump menurutnya tidak memiliki wewenang untuk menawarkan insentif tersebut dan pegawai mungkin tidak akan menerima pembayaran yang dijanjikan.

• ·Yusril Ihza Mahendra Akui Ada Kesan Pemerintah 'Main Kekuasaan' Saat Hadapi Bambang Tri Mulyono
• ·Kapolri Ingatkan Kursus Manajemen Pengamanan Stadion Bisa Diaplikasikan
• ·Bacaan Doa Buka Puasa Qadha Ramadhan di Bulan Syawal
• ·KPK Kembali Diminta Periksa Bos KBN
• ·Penuhi Kebutuhan Pelanggan, MR DIY Hadir di Pollux Mall Cikarang
• ·Erupsi! Gunung Anak Krakatau Semburkan Abu Setinggi 750 Meter, Polisi Ingatkan Waspada
• ·Mendes PDTT Perjuangkan Masa Jabatan Kades 9 Tahun, 'Justru Untungkan Masyarakat Desa'
• ·Tok! Sofyan Basir Divonis Bebas
• ·Surplus Dagang China Naik, Tapi Ekspor ke AS Rontok! Tanda
• ·北京大兴国际机场迎来首飞，实力告诉你建筑黑科技有多厉害！
• ·北京大兴国际机场迎来首飞，实力告诉你建筑黑科技有多厉害！
• ·Rugikan Negara Rp100,7 miliar, Petinggi PT Antam Dodi Martimbang Resmi Ditahan KPK
• ·Netty Aher Kritik PP No 28 Tahun 2024 soal Kondom: Aneh Pelajar dan Remaja Dibekali Alat Kontrasepsi
• ·Tarik Ulur Anies: Sempat Melarang Isolasi di Rumah Kini Berbalik, DPRD Langsung Mengkritik
• ·Serial Killer Bekasi
• ·5 Cara Menyimpan Buah dan Sayur agar Segar dan Tahan Lama